International Post-Graduate Research Conference

Dari Manado, Pererat Kerjasama Indonesia – Malaysia International Postgraduate Research Conference (IPRC) Manado, 12 – 13 November 2016 Sejumlah perwakilan perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia berkumpul di Manado, 12 – 13 November 2016, dalam konferensi bertajuk International Postgraduate Research Conference (IPRC). Pada event konferensi ini dibentuklah konsorsium untuk menampung kegiatan akademik, khususnya di bidang mobilitas … More International Post-Graduate Research Conference

Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Kota Probolinggo

Inovasi pelayanan publik, suatu cara baru penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih menarik, atraktif, kreatif untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih efisien dan efektif.  Inovasi membawa perubahan baru, bisa merupakan temuan baru yang tidak berdasar kondisi yang sudah ada (discontinous innovation) bisa pula bersifat meneruskan yang berdasarkan pelayanan/ produk yang sudah ada (subtaining innovation). Namun, keduanya memerlukan sentuhan perubahan baru dalam … More Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Kota Probolinggo

Titik Krusial Pendidikan Politik

Bahan diskusi pada seminar “Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Guna Ciptakan Kepemimpinan Yang Berkebangsaan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, 23 November 2016, di kampus UPM Probolinggo Pendidikan Politik: Mengapa dan Apa Saja Sebagai hantaran dalam diskusi ini, ihwal awalan yang musti kita hamparkan adalah, konteks pendidikan politik dalam pembangunan politik dan … More Titik Krusial Pendidikan Politik

Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

Melanjutkan bahasan tentang pelembagaan partai politik, setelah teori Huntington dan rumusan pelembagaan partai politik oleh Vicky Randall, di Indonesia, partai politik belum ada yang menunjukkan pelembagaan yang baik, mulai derajat kesisteman, bangunan ideologi, otonomi partai terkait pendanaan, pengetahuan publik tentang partai politik yang bersangkutan (konsepsi Randall) dan kemenjangkaran partai pada imaji (benak) masyarakat maupun pada kehidupan … More Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

Teori Pelembagaan Partai Politik Randall – Svasand

Pemikiran Vicky Randall dan Lars Svasand yang dimuat dalam Jurnal Party Politics Vol. 8 Januari No. 1 Tahun 2002 tentang pelembagaan partai politik menarik untuk melengkapi teori Huntington tentang pelembagaan politik. Dikatakannya, bahwa proses pelembagaan mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan … More Teori Pelembagaan Partai Politik Randall – Svasand

Teori Pelembagaan Politik Huntington

Dari beberapa pemikiran tentang pelembagaan partai politik, pemikiran Samuel P. Huntington tentang pelembagaan politik, baik untuk kita perhatikan. Huntington mendasari pemahaman pelembagaan politik dengan terlebih dahulu memahami persoalan stabilitas politik dengan menekankan adanya suatu “tertib politik” (political order), yang mengacu pada kondisi stabilitas politik, sebagai tujuan dalam pembangunan politik. Tertib politik ini dapat dicapai tergantung pada pembangunan … More Teori Pelembagaan Politik Huntington

Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Disampaikan pada Seminar “Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2014”, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kediri, di Hotel Grand Surya, Kediri, tanggal 26 Oktober 2013. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Secara sederhana, partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik, dan partisipasi ini bersifat sukarela, tanpa dimobilisasi oleh negara maupun partai … More Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Reformasi Birokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Politik

Kenyataan bahwa birokrasi di Indonesia lebih melayani kepentingan birokrat sendiri (atasan) daripada melayani rakyat, dan mereka lebih “takut” kepada atasan ketimbang kepada “pemberi amanat” untuk bertugas-fungsi di birokrasi, yakni rakyat (publik), masih tampak hingga saat ini, di tengah-tengah terjadinya transisi paragdigmatik dan derasnya arus kampanye good governance. Why educational bureaucracy reforms? This, lead local government goes into … More Reformasi Birokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Politik

Social Entrepreneur

Social entrepreneurship, social entrepreneur atau entrepreneur sosial, seringkali menjadi istilah yang membingungkan, kadang mengalami kesalahkaprahan penafsiran. Wajar, karena istilah ‘entrepreneur‘ pun seringkali disalahtafsirkan, bahkan seringkali direduksi menjadi sebatas melakukan aktivitas bisnis. Mengacu pada Gregory Dees, tidak semua pelaku atau leader bisnis adalah entrepreneur. Nah lo… Entrepreneur Sebelum kita bahas ‘social entrepreneur’, ada baiknya kita pahami dulu ‘entrepreneur’. Kita mulai dari pemahaman … More Social Entrepreneur