Sekolah Go Public?

partisipasi masyarakatGagasan Sekolah “Go Public” adalah dataran wacana pengelolaan sekolah berbasis partisipasi masyarakat. Kita mengenal istilah “Manajemen Berbasis Sekolah”. Saya lebih suka menyebutnya “Manajemen Sekolah Berbasis Masyarakat”, lebih jelas maknanya. Yakni pengelolaan sekolah (tak hanya urusan dana) yang dikontrol oleh masyarakat. Atau, berbasis partisipasi masyarakat. Meliputi: model dan strategi pembelajaran, media pembelajaran hingga konsekuensi biaya. Peran masyarakat tak hanya sebagai objek penderita dimintai dana tanpa mengerti urusannya.

Biasanya, ketika masyarakat (wali murid) diundang rapat sekolah, pasti berpikir bahwa sesungguhnya maksud rapat itu adalah legalisasi pungutan-pungutan. Karenanya mereka enggan dan alergi dengan “rapat sekolah”. Sedangkan sekolah, senantiasa memiliki segenap alasan untuk bisa menghadirkan walimurid, dengan menyiapkan presentasi program sekolah yang menuntut konsekuensi partisipasi walimurid tanpa sang walimurid paham untuk apa dan bagaimana dana public (uang sumbangan) tersebut akan dibelanjakan oleh sekolah. Kedua “kubu” tetap tertahan dalam tarik-menarik posisi tanpa komunikasi produktif, hanya komunikasi symbol formalitas. 

Dunia berputar, kebutuhan dan kepentingan bergulir, pikiran beredar, kebijakan pendidikan pun harus menyesuaikan dengan arus pikir masyarakat. Muncullah wacana kebijakan yang hendak membebaskan sekolah dari pungutan kepada masyarakat (wali murid). Sederhananya: “sekolah gratis”. Semua pasti suka! 🙂

Walaupun kebijakan ini tak seragam di seluruh wilayah tanah air. Provinsi Jawa Timur era Gubernur Khofifah berencana meniadakan pungutan kepada masyarakat (wali murid). Belum ada kejelasan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh sekolah, seperti apa dan bagaimana. Pasti dipuji banyak orang! Kebijakan sangat populis dan “sangat mengerti rakyat”.

Tetapi tulisan ini tak hendak mengulas kebijakan pembebasan pungutan itu tadi. Tulisan ini hendak membahas otonomi lembaga pendidikan dalam hal pengelolaan aktivitasnya, termasuk soal pendanaan (school governance). Terdapat peran pemerintah dan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pendidikan.

Pemertegasan peran partisipasi masyarakat menjadi sangat penting agar tak terjadi perebutan pelemparan tanggungjawab.

Konsepsi “school governance” dapat ditafsir secara manis oleh unsur pemerintah dan masyarakat yang pada gilirannya nanti sekaligus berimbas kepada transparansi dan akuntabilitas publik.dukungan pembiayaan.

Dalam dunia pendidikan persekolahan, kesuksesan pendidikan tergantung pada kesuksesan kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah/ madrasah, lebih spesifik di kelas-kelas. Maka, otonomi sekolah menjadi agenda yang harus dioptimalkan secara proporsional dan menjadi isu terdepan agenda desentralisasi pengelolaan pendidikan dan revitalisasi pembangunan pendidikan.

Manajemen pendidikan banyak bergantung kepada kesuksesan manajemen sekolah. Sekolah/ madrasah merupakan model kepemerintahan (governance) kecil yang di dalamnya terdapat beberapa elemen yang harus bekerja agar system governance sekolah tersebut berjalan.

Urusannya tidak hanya “mencetak kader umat kader bangsa” tetapi juga menyelenggarakan “kepemerintahan miniatur”.

Ada komite sekolah/ madrasah yang berperan selaku ‘legislator”, kepala sekolah/ madrasah selaku ‘kepala daerah”, wakil kepala sekolah, guru, karyawan selaku pembantu “kepala daerah” untuk menggerakkan roda manajemen “negara kecilnya” yakni sekolah.

Masyarakat dan orangtua serta para murid adalah penerima manfaat merangkap subyek kepemerintahan sekolah tersebut.

Jika masing-masing elemen menjalankan fungsinya secara jelas, saling tahu, transparan, maka roda pengelolaan sekolah akan lancar.

Karena tugasnya yang berat yakni “bertanggungjawab terhadap kecerdasan bangsa”, sekolah sebagai sebuah system kecil harus bergerak secara otonom untuk menentukan kebijakan lokal implementasi program pembelajaran yang berbasis sekolah tanpa “intervensi” kekuatan hirarkhi birokrasi di atasnya.

Pemerintah daerah berperan selaku fasilitator dan pembina, untuk memastikan agar fungsi “kepemerintahan sekolah” (school governance) berjalan sesuai koridor kebutuhan pendidikan di locus tersebut dan fokus. Isu besar dalam konteks ini adalah bekerjanya 3 pilar penyangga “school governance” yaitu: kepala sekolah beserta guru selaku pelaksana “pemerintahan”, komite sekolah sebagai representasi warga masyarakat selaku “legislator” dan perangkat aturan. Dalam koridor “kepemerintahan”, ketiga pilar tersebut diharapkan bekerja seimbang.

Dalam koridor fungsi pembelajaran, ketiga pilar tersebut juga diharapkan bekerja seimbang utnuk memastikan pembelajaran di institusi sekolah bersambung ke institusi keluarga. Satu icon sentral dalam konsepsi 3 pilar ini adalah partisipasi masyarakat.

Dengan asumsi bahwa elemen masyarakat dalam konteks otonomi sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah Badan Pelayanan Publik (MBS-BPP) tidak setiap hari bertugas rutin sebagaimana kepala sekolah beserta guru, maka perlu mempertegas elemen partisipasi masyarakat.

Partisipasi Masyarakat vs Kepemilikan Pemerintah

Mari kita telusuri mengapa “partisipasi masyarakat” kembali didengung-dengungkan seolah menjadi barang mahal yang sempat hilang. Pemerintah pun seolah tak mau kehilangan “partisipasi masyarakat” ini sehingga dalam UU Sisdiknas pun dipertegas berulang-ulang.

Berkenaan dengan manajemen pendidikan, atau dalam terminologi ini, school governance, lima tahun lalu, Ace Suryadi yang ketika itu menjabat staf ahli Mendiknas Bidang Desentralisasi Pendidikan, melontarkan pernyataan menarik, bahwa keterpurukan pendidikan Indonesia terjadi karena kungkungan birokrasi yang membelitnya, yang menurutnya tidak memberi ruang gerak kepada sekolah untuk berkreasi.

Sekolah senantiasa terbayang-bayangi kekuatan birokrasi hirarkhi di atasnya sehingga mengurangi derajat pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku “rakyat yang berdaulat” bagi republik pendidikan kita. Kepala sekolah pun tergoda untuk lebih bertanggungjawab kepada hirarki birokrasi di atasnya ketimbang kepada walimurid selaku “rakyat yang berdaulat” dan pemercaya institusi sekolah/ madrasah.

Ace memperbandingkannya dengan kebijakan Inpres SDN No. 10 tahun 1973 yang dikatakannya sebagai tonggak awal keterpurukan sistem pendidikan persekolahan di tanah air.

Pemerintah telah mengambil alih “kepemilikan” sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah dan dikelola sepenuhnya secara birokratik bahkan sentralistik (hingga kini pun aroma sentralistik dengan “Ejaan Yang Disempurnakan” pun masih terasa).

Sejak saat itu secara perlahan “rasa memiliki” dari masyarakat terhadap sekolah memudar dan lama-lama menghilang. Peran masyarakat yang sebelumnya “bertanggungjawab” mulai berubah dengan hanya “berpartisipasi” terhadap pendidikan, selanjutnya masyarakat menjadi “asing”.

Perkembangan selanjutnya, pemerintah bermaksud “mengembalikan” kepemilikan sekolah kepada masyarakat melalui program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) sebagai obat mujarab pemulihan stamina partisipasi masyarakat yang memudar tadi.

Filosofinya adalah bahwa sekolah dan masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan sekolah: apakah guru-guru bekerja dengan baik, buku-buku kurang, apakah perpustakaan digunakan, sarana pendidikan masih layak, dsb.

Kepala sekolah dapat berunding dengan masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan dan bersama-sama mengatasi kekurangannya. Dalam hal pembelajaran, guru-gurulah yang paling memahami mengapa prestasi belajar muridnya menurun, mengapa murid bolos sekolah, putus sekolah, murid terlibat perkelahian, aksi kekerasan, aksi porno, metoda pembelajaran apa yang paling efektif, apakah kurikulumnya efektif, dsb.

Guru bersama kepala sekolah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Kini, pemerintah meluncurkan program “sekolah gratis”.

Terlepas dari pro-kontra dan variasi persepsi serta implementasi terhadap program sekolah gratis ini, muncullah pertanyaan lagi seputar partisipasi juga, yakni bahwa jika sekolah telah benar-benar gratis, maka di manakah peran partisipasi masyarakat untuk pendidikan?

Pertanyaan baru ini wajar karena selama ini persepsi terhadap partisipasi masih sebatas urusan uang.

Transparansi Program Sekolah = Partisipasi Wali Murid

Tak dapat dipungkiri bahwa setiap kali ada undangan rapat yang melibatkan orangtua/ walimurid, baik yang diwadahi oleh komite sekolah/ madrasah maupun paguyuban kelas, senantiasa ditafsiri sebagai sarana sosialisasi yang diiringi dengan tawar-menawar sejumlah rupiah yang harus dikeluarkan (ini bukan pungutan, tetapi sumbangan).

Sebagai konsekuensi atas program yang dapat dijelaskan secara transparan dan terukur serta berdampak positif luas, tentulah partisipasi tidak menjadi persoalan utama. Lain halnya jika presentasi program sekolah lebih bernuansa normatif dan tidak dapat dipahami dan diterima masyarakat, maka akan susah pula berharap partisipasi masyarakat.

Sebaiknya, pola partisipasi masyarakat beralih kepada hal-hal yang berkenaan dengan produktivitas belajar murid, dan ini perlu dibudayakan sehingga kesan berkumpul di sekolah hanya untuk pengumpulan dana tidak menjadi trend. 

Dalam konteks ini masyarakat tidak hanya harus mengetahui program sekolah, tetapi turut dalam perencanaan program, agar termotivasi untuk berpartisipasi. Inilah peletak dasar konsep “sekolah milik masyarakat”, terlepas dari diterima atau tidak diterimanya “konsep sekolah gratis versi pemerintah”.

Jika nanti telah benar-benar gratis dalam pengertian pemerintah telah “mencukupi” kebutuhan biaya sekolah, anggap saja itu sebagai modal awal bagi sekolah dan masyarakat untuk berkreasi lebih leluasa.

Selanjutnya, sekolah bersama masyarakat dapat lebih mengembangkan kreasi produktif. Banyak hal yang perlu disempurnakan di sekolah demi menciptakan murid kreatif-produktif. Masyarakat dan sekolah bisa saling mengisi untuk misalnya bagaimana merangsang minat belajar murid dengan konten dan konteks lokal.

Di situlah antara lain peluang berpartisipasi masyarakat yang sesungguhnya. Masyarakat dapat memberi masukan berharga yang akan diekstrak oleh guru sebagai asupan gizi bahan belajar yang atraktif, bahkan dapat menjadi narasumber pada praktik belajar langsung.

Report Card System: Tools Kebutuhan Bersama Sekolah dan Wali Murid

Salah satu model sederhana untuk memfokuskan dan menghidupkan partisipasi masyarakat sekaligus membantu akuntabilitas program sekolah dan institusi penyelenggara pendidikan yang dapat dikembangkan adalah sistem kartu pelaporan (Report Card System, RCS) yang disusun berdasarkan keinginan masyarakat (wali murid) untuk mendorong pemerintah agar lebih responsif akan kebutuhan warganya.

Metode ini menghasilkan umpan balik masyarakat setelah mereka mengetahui tingkat kepuasan atas kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh penyedia layanan publik sekaligus mempercepat kelompok warga (komite sekolah/ madrasah, paguyuban kelas) ke dalam aksi kolektif untuk mengawal kualitas layanan sekolah.

Pemerintah pun dapat menggunakannya sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi titik permasalahan pada lembaga yang membutuhkan perhatian. Kita tahu ada banyak lembaga penyedia layanan pendidikan baik negeri maupun swasta, formal maupun informal yang membutuhkan perhatian.

Umpan balik dari masyarakat selaku konsumen pelayanan publik amat dibutuhkan untuk mengetahui secara persis permasalahan di tingkat grass-root, agar pemerintah tidak menemui kesulitan menetapkan kebijakan yang pas dan benar-benar dibutuhkan, kemudian menentukan prioritas perbaikan layanannya.

Karena prioritas kebijakan berimplikasi pada anggaran, RCS dapat dimanfaatkan pemerintah dan organisasi masyarakat sebagai instrumen pengukuran akurasi kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Beberapa komponen yang bisa diukur dari metode RCS ini di bidang pendidikan antara lain, kualitas kebijakan, dominasi elementer penguat kebijakan (siapa dan apa yang lebih dominan mewarnai sebuah kebijakan), peraturan lokal tentang pengelolaan pendidikan, MBS, dana, kinerja lembaga, aktivitas guru, murid, biaya-biaya yang muncul di sekolah, keberpihakan program sekolah terhadap isu krusial pembelajaran, APBS, dsb.

Konsep ini memungkinkan komite sekolah, paguyuban, orangtua/ walimurid dan siapa saja untuk melakukan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh sekolah. Diharapkan, metode ini dapat diterapkan tidak hanya untuk memberikan penilaian tetapi secara aktif dapat memberikan solusi atas permasalahan yang muncul dari hasil penilaian tersebut.

Model ini akan lebih terlegitimasi dan terbantu jika diperkuat dengan semacam “traktat kepercayaan” antara sekolah dan masyarakat, yang dalam paradigma New Public Service dikenal dengan “Citizen Engagement”(Perjanjian Warga)warga masyarakat merupakan bagian dari implementasi kebijakan (Denhardt, 2007, The New Public Service).

Lebih lanjut, diperlukan tindaklanjut dari instansi yang berwenang untuk mengembangkannya dalam level kebijakan yang lebih tinggi. Metode ini amat baik disandingkan dengan semacam traktat kinerja yang “mengikat” kinerja instansi penanggungjawab pendidikan dengan kepala daerah selaku representasi “manifestasi kehendak rakyat” mengikuti logika pemilihan langsung kepala daerah.

Dengan demikian, akuntabilitas dapat dioperasionalkan secara proporsional dan nyaman. Penyelenggara pendidikan dapat dengan nyaman memberikan pelayanan, dan masyarakat pun “legowo” karena ia tahu bahwa pelayanan yang diterimanya benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, partisipasi bukanlah merupakan barang mewah yang ditawar-tawarkan. Dan konsep sekolah milik masyarakat akan bermakna sebagai keleluasaan masyarakat untuk menentukan pilihan dan memutuskan akan diapakan sekolah/ madrasah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku “citizen” (rakyat berdaulat) dari “daerah otonom” yang bernama sekolah.

Pendidikan persekolahan diselenggarakan berbasis kebutuhan masyarakat, menjadi agenda publik. Go Public.

Jika menjadi agenda publik, maka semua pihak tahu program sekolah berikut dana publik yang dikelola dengan jelas, sehingga orang tidak akan segan berpartisipasi. Sekolah tidak perlu “mengemis partisipasi” dari wali murid. Tidak ada kata “partisipasi”, karena dari awal direncanakan bersama masyarakat.

Tentu, membutuhkan serangkaian proses pemersiapannya.

Bagaimana menurut Anda?***

Penulis adalah ketua Dewan Pendidikan Kota Probolinggo (Jawa Timur) 2005 – 2011, Ketua Forum Dewan Pendidikan Tapal Kuda, Jawa Timur (2005 – 2011), Pendiri Sekolah Politik “Wacana Kita”, Peminat Politik Sehari-hari (Everyday’s Politics)

 

 


Leave a Reply (Tulis Balasan atau Komentar)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s