Siapa Yang Radikal: Membedah Narasi Radikal dan Radikalisme

Radikal, telah mengalami perubahan makna secara dramatis hingga politis, partisan, menyempit dan sarat aroma kepentingan kekuasaan. Tulisan ini ingin menertibkan makna “radikal” untuk membantu mereparasi nalar operasional Negara dalam mengidentifikasi anasir pembentuk atau perusak persatuan Indonesia dalam mewujudkan NKRI yang menyamankan. Dengan membedah narasi radikal dan radikalisme, termasuk menelisik siapa yang radikal. Bukan sekedar perburuan ‘radikal’, ‘radikalisme’ atau ‘manipulator agama’.

Meminjam alur pikir yang dipakai penguasa, tulisan ini menawarkan penjernihan nalar penguasa dalam memproduksi narasi untuk mengelola elemen bermasyarakat, yang antara lain terdapat elemen yang disebut “radikal”. Sebenarnya, penguasa sedang memburu siapa, dan sedang mengupayakan apa? Saya mulai dari Identifikasi Yang Sesat Pikir, Radikal – Manipulator Agama, Aneka Genre Radikal, Melunakkan Radikalisme  hingga Narasi Besar yang semestinya digunakan serta bagaimana mengidentifikasi dan mengelola anasir bernegara berdasarkan narasi besar.

Identifikasi Yang Sesat Pikir

Membuat identifikasi ‘radikal’, atau yang kemudian diganti ‘manipulator agama’ adalah pikiran picik dan licik, tak mengerti masalah, mengaburkan masalah, atau lari dari masalah dengan mengalihkan masalah sembari mendeklarasikan stigmatisasi radikal kepada pemeluk agama. Dengan kata lain, menempelkan label radikal pada agama. Makanya disebut ‘manipulator agama’.

Pengidentifikasian ‘radikal’ atau ‘manipulator agama’ sebagai subjek yang harus diwaspadai adalah identifikasi nirnalar yang semakin menjauhkan dari penyelesaian masalah. Jauh dari akar masalah. Nah, akar lagi kan…

Akar masalahnya apa to… Apa to yang urgen bagi bangsa dan negara ini? Merawat keutuhan NKRI dan kegembiraan berbangsa dalam keberagaman, itu kan pokok pikirannya? Apakah hal dasar ini sudah terjamin?

Lebih mendasar mana: menyisir isu radikal atau manipulator agama, dengan mengidentifikasi anasir rumah tangga Indonesia yang ‘pro-NKRI’ dan ‘anti-NKRI’? Walaupun ini terasa kasar dan aneh, kok masih ada istilah ‘pro-NKRI’ dan ‘anti-NKRI’.

Karena, identifikasi “radikal”, “manipulator agama”, dan sejenisnya, adalah dalam rangka dan konteks menertibkan anasir pembentuk persatuan Indonesia. Betul? Artinya: yang radikal, tukang manipulator agama, dsb, adalah anasir kontra dari pembentuk persatuan Indonesia’, bahkan berpotensi merusak persatuan Indonesia, ekstremnya: berpotensi anti-NKRI. Begini kan pikirannya?

Okay, kalau begini jalan pikiran Negara, kita sisir radikal berikut siapa yang radikal ya…

Lanjutin baca ya..

Menyisir Radikal(isme)

Siapa Yang Radikal: Membedah Narasi Radikal dan Radikalisme
Sentimen publik pada isu radikal dan radikalisme yang terekam media sosial twitter pada kurun waktu 29 Oktober – 5 November 2019 (Sumber: DEA, 2019).

Radikal, radix (akar), adalah pikiran yang ingin mengupas, menganilisis sesuatu masalah hingga tuntas ke akar-akarnya. Berpikir radikal adalah berpikir hingga ke akar-akarnya, yakni tuntas, mendasar. Dasar, atau fundamen. Berpikir mendasar adalah berpikir secara fundamental. Adalah sebuah cara berpikir yang lengkap dan menghasilkan. Berpikir radikal seringkali juga fundamental. Pemikirnya dinamakan radikalis dan fundamentalis.

Namun, akhir-akhir ini, kata radikal, dan juga fundamental, mengalami perendahan dan penistaan makna gramatikal karena situasi politik dan kepentingan politik yang merundungnya.

Radikal, juga fundamental tak lagi hadir sebagai kata yang mewakili ekspresi kelengkapan, ketuntasan dan kekritisan cara berpikir (critical thinking), namun hadir sebagai sosok mengerikan secara sosial dan secara politik.

Radikal, kini memiliki arti penuh kekerasan. Ia adalah perwujudan dari kaum yang berpikir dan bersikap keras, intoleran dan cenderung memberontak, mengandung teror. Kemudian, penyempitan dan perusakan makna ini diperparah lagi dengan melekatkan atribut keagamaan (Islam) kepada kaum atau kelompok yang dianggap ‘radikal’ ini. Dan, atribut ini menyempit lagi dengan hanya atribut pakaian.

Hanya bermodalkan kasus pelaku kekerasan social yang dilakukan oleh sekelompok kecil penganut agama Islam dengan “tafsir-khusus”, dan kelompok kecil ini suka mengenakan pakaian berciri ‘celana cingkrang (laki) dan bercadar (perempuan), maka digeneralisasikan bahwa mereka yang bercadar dan bercingkrang adalah radikal.

Inilah pelabelan radikal secara atributif fisik. Alias, men-stempel radikal berdasarkan pakaian yang dikenakan.

Alhasil, radikal, dialamatkan kepada mereka yang beragama Islam dan bercadar (perempuan) atau bercelana cingkrang (laki). Wuik, enak banget. Ada wong ndeso yang pergi ke sawah dengan celana sedengkul atau di bawahnya dikit, biasanya berwarna hitam, menenteng sabit atau memanggul pacul, bersama istrinya yang karena cuaca panas, mengenakan penutup wajah, disangka radikal lagi.. Bisa mendadak terkenal tu wong ndeso… wahahaha…

Tentu saja, ini adalah identifikasi yang nirnalar, tanpa didukung nalar. Tak heran jika mereka yang   merasa memiliki atribut serupa menjadi marah. Umat Islam juga marah karena merasa dianggap memiliki umat yang “radikal” dalam arti destruktif dan anti-negara.

Aneka Genre Radikal

Dari sini wacana publik tentang radikal dan Islam kemudian menjadi semakin liar. Wacana radikal kemudian identik dengan “Islam radikal”. Radikalisme, akhirnya mendapat tempat segaris dengan Islam, umat Islam dan dunia Islam.

Wacana publik pun terbiaskan. Muncul berbagai wacana di arena public tentang radikal dan radikalisme. Publik mengaitkan wacana radikal dan radikalisme dengan aktivitas beragama. Belum muncul wacana radikal dalam konteks pembicaraan tentang selain agama, misalnya radikal dalam berpikir yang mengandung pengertian berpikir kritis, dsb.

Padahal, kata ‘radikal’ ini memiliki makna asal dan kontekstual yang produktif dan ramah, sebelum tercemari dengan anasir politik partisan. Memang tampak keras, karena radikal adalah ‘berpikir tuntas hingga ke akarnya, ke akar masalah’.

Analisis ilmiah adalah pikiran radikal. Orang berpikir, berpendapat dan bertindak sesuai prinsip nilai yang dianut, itu radikal. Orang ngeyel-an, itu radikal. Berpikir menggunakan rumus hingga menyelesaikan masalah secara tuntas, itu radikal. Bahkan saya pun ketika SMA dulu, sempat digelari ‘radikal’ oleh guru saya. Mungkin karena saya dulu terbiasa bermain dengan rumus-rumus fisika, sehingga terbawa dalam pembicaraan dengan guru dan teman-teman.

Bahkan kita mengenal, ada ‘feminisme radikal’, yakni penganut paham feminism yang saking mendalamnya hingga menafsirkan relasi laki-perempuan dalam pernikahan adalah sebagai bentuk “penjajahan” laki-laki terhadap perempuan. Relasi yang cenderung merugikan perempuan, sehingga penganut feminis radikal menolak perkawinan (pernikahan).

Ada pula, ‘nasionalisme radikal’, yang mendapatkan bentuknya sebagai ‘fasisme’, right or wrong my country, termasuk “NKRI Harga Mati” itu nasionalisme radikal.

Ada lagi, ‘loyalisme radikal’, right or wrong my boss’. Lu ngatain boss gue salah, gue gampar lu, kalau perlu gue bacok lu.. Ada yang kayak gini?

Ada pula primordialisme radikal, atau etnisisme radikal, yang saking mendalamnya cintanya pada daerahnya atau etnisnya dengan berbagai asumsi dan klaim ego-sentris keetnisan, dan  tentu ada variabel-variabel lain, bisa mengeras menjadi separatisme dan separatisme radikal.

Ada pula radikalisme agama, yang asbabun nuzul-nya sama saja dengan “aliran” radikal di atas itu. Mendapati doktrin keilmuan dalam ajaran agama yang ditafsirkan dalam kerangka pikir “ingin mengamalkan ajaran agama sepenuh-penuhnya”. Tak ada soal. Hanya, tafsir operasional atas ajaran agama inilah yang berbeda antar penganut agama yang sama.

Misalnya Islam. Pada umat Islam, terdapat perbedaan tafsir atas ajaran agama (Islam) yang turut mempengaruhi pengamalan seseorang pada praktik social. Nah, perbedaan inilah yang mengemuka tanpa ada energi pengelolaan yang mumpuni. Negara pun tak cukup berenergi dalam mengelola perbedaan yang timbul dari tafsir yang berbeda atas ajaran agama ini. Bahkan kadang juga ikut terlarut dalam pergulatan perbedana tafsir ini. Ikut larut dalam pusaran perdebatan tafsir.

Radikalisme agama itu sudah semestinya terjadi. Orang beragama itu memegang prinsip, yang diyakini berasal dari Tuhan, sehingga berlau mutlak. Ini beragama dengan radikal. Wajar. Mosok Tuhan dianggap tidak mutlak. Berpikir kemutlakan dan menjalani perintah dan ajaran Tuhan dengan sepenuhnya, adalah beragama secara radikal. Salah? Ya tidak. Agama itu mutlak. Maka harus radikal. Mau menawar jumlah rokaat dalam salat? Jumlah hari dalam puasa Ramadhan? Ketentuan nishab zakat? Tidak ada tawar menawar! Ini perintah Tuhan! Radikal banget luh..! Nah, kan. Beragama itu radikal. Semua agama.

Tidak ada masalah. Memang, beragama haruslah radikal. Barulah menjadi masalah, jika “radikalisme” dalam beragama ini, yang sejatinya berada di ranah hukum agama yang mengatur kehidupan individu dan sosial,  mengalami penafsiran yang berbeda antar penganutnya, dan hendak diberlakukan atau dipaksakan kepada penafsir yang lain.

Melunakkan Radikalisme

Untuk “melunakkan” atau mengendalikan radikalisme agama, dibutuhkan energi yang lebih kuat, yang mampu mengatasi energi yang dimiliki oleh para penganut “radikalisme agama” untuk membedah sandaran berpikir pada penganut radikalisme agama. Dan peran ini harusnya Negara yang mengambilnya.

Negara memfasilitasi dialog public antar tokoh yang dianggap radikalis agama dengan tokoh lain yang “tidak radikal”. Dialogkan tafsir atas ayat-ayat suci yang dipakai sebagai dalil dan dalih berpikir sehingga dianggap “radikal”. Tafsiran ayat versus tafsiran ayat.

Patahkan dalil-dalil yang digunakan oleh penganut radikalisme agama atau kelompok yang dianggap radikalisme agama itu dengan dalil mereka sendiri.

Isi patahan itu dengan “dalil universal keindonesiaan” (baca: Pancasila), bahwa hidup bersama secara harmonis dalam satu entitas social-budaya yang satu merupakan jaminan untuk dapat melakukan amal kebajikan sesuai perintah Tuhan.

Pasti akan ada bantahan bahwa “dalil universal” agama itu meliputi seluruh alam dan seluruh zaman. Jadi, dalil agama lebih universal daripada dalil Pancasila.

Agama itu universal alam semesta, berdimensi dunia-akhirat, mutlak, berasal dari Tuhan. Sedangkan Pancasila itu buatan manusia, tidak boleh buatan manusia mengalahkan buatan Tuhan. Tidak mungkin dan tidak boleh, dalil manusia (Pancasila) mau mengalahkan dalil Tuhan (agama). Pancasila mau mengalahkan kitabullah? Kafir! Maka hukum di luar kitabullah itu bukan hukum. Hukum di luar kitabullah itu thaghut, termasuk Pancasila. – sebut saja “paragraph A” untuk mempermudah pembahasan berikut ini.

Radikal ya…

Benar, bahwa kitabullah, hukum Tuhan adalah mutlak, buatan Tuhan, dan agama sebagai wadah agregasi perintah Tuhan agar mudah diamalkan dan terinstitusi, adalah mengikat. Perintah agama itu berasal dari Tuhan, adalah perintah Tuhan. Karenanya, hukum agama adalah universal, berdimensi dunia-akhirat, mutlak. – ini sebut saja “paragraph B”, untuk mempermudah pembahasan berikut ini.

Mari kita berpikir universal dan radikal juga.

Paragraf A, berisi tentang “perjumpaan wacana penganut agama dengan habitat atau lingkungan-tempat-hidup (circumstances)”.

Paragraf B, adalah berisi tentang ‘orang sedang melakukan aktivitas beragama’.

Orang yang sedang melakukan aktivitas (ber)agama adalah sedang melakukan kebajikan bagi diri sendiri dan orang lain serta lingkungannya, karena Tuhan memerintahkan berbuat baik, dan Nabi Muhammad diutus Tuhan adalah untuk menyempurnakan akhlak (kebajikan) atau menempuh jalan sesuai “dharma”.

Paragraf B adalah keadaan orang yang sedang menempuh jalan Tuhan atau menempuh jalan kebajikan. Yang berdimensi dunia-akhirat dan universal. Kebajikan adalah bahasa universal.

Sedangkan paragraf A adalah perjumpaan antara orang beragama (paragraf B) dengan habitat tempat hidupnya.

Universalitas kebajikan jika bertemu dengan universalitas kebajikan bagi tempat-hidup manusia-beragama, akan menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan bagi pengamalan ajaran agama yang bersifat universal itu.

Pancasila adalah rumusan filosofi hidup bersama agar manusia-beragama dapat terjamin hak-haknya untuk tetap dan terus menjalankan ajaran agamanya (berbuat kebajikan universal), bukan untuk menggantikan universalitas ajaran agama yang terangkum dalam kitabullah.

Ingat, kita berpikir universal, tidak parsial ya.

Berpikir hanya sebatas “universalitas menurut diri-sendiri” adalah berpikir parsial.

Tentu saja, percakapan seperti ini hanya terjadi di tulisan saya ini saja, tidak terjadi di area public, misalnya di media social (medsos).

 

Wacana Publik Medsos Tentang Isu Radikal dan Radikalisme

analisis medsos diskursus digitalSaya juga ingin mengunjukkan dinamika medsos, yang memuat percakapan public terkait radikal dan radikalisme.

Statistika percakapan media sosial ini saya ambil dari data miliki Drone Empit Academic (DEA) untuk kurun waktu 29 Oktober – 5 November 2019.

Mayoritas percakapan yang terjadi adalah seputar radikal dan radikalisme agama, belum ada percakapan tentang radikalisme nasionalisme, radikalisme etnis, radikalisme feminism, maupun radikalisme loyalisme.

analisis medsos diskursus digitalYang menarik, ada percakapan tentang radikalisme yang dikaitkan dengan separatism, tetapi ditujukan kepada pemerintah. Ini pengingatbagi pemerintah bahwa isu radikalisme membutuhkan kehati-hatian dan ketepatan dalam bertindak.

Ada percakapan tentang radikalisme ekonomi, yang berisi pengingatan kepada pemerintah.

Rupanya perlu asupan wacana baru, bahwa isu radikal dan radikalisme itu banyak, tak hanya radikalisme agama saja.

analisis medsos diskursus digitalDan semua yang radikal perlu dikelola dengan bijaksana dan kuat, dalam bingkai kebutuhan akan hidup bersama, kemaslahatan bersama.

Publik twitter menunjukkan keaktifan penggunanya dalam memperbincangkan isu radikal dan radikalisme.

Terdapat akun @hnurwahid tercatat sebagai influrncers tertinggi pada isu ini.

Percakapan tentang radikal dan radikalisme agama, masih tentang “radikalisme Islam”, sehingga ada sebutan “Islam Radikal”, dsb.

Radikal, Islam radikal, yang kebetulan memperoleh momentum bersamaan dengan bergejolaknya Suriah dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ISIS, dan di Indonesia bersamaan dengan munculnya berbagai aksi kekerasan, pemboman yang dilakukan oleh sekelompok kecil kaum “radikal” yang sedang melakukan amaliyah “jihad”.

Lengkaplah, bumbu-bumbu radikal ini merasuki “sekelompok kecil umat Islam”. Akibat nila setitik, rusak susu sebelanga. Umat Islam secara umum, kena getahnya. Tokoh-tokohnya meradang. Mereka tak ingin agamanya dicap jelek, agama yang membawa kekerasan, agama anti perdamaian, dst yang bisa memicu pertengkaran dengan umat beragama yang lain.

Tak urung, dalam tubuh umat Islam sendiri juga terbelah, dalam menyikapi radikal dan radikalisme ini. Sebagian dari mereka tak ingin “korps”-nya “dikotori” oleh ulah sekelompok kecil “saudara seimannya” yang “nyeleneh” dan buru-buru mengkampanyekan gagasan “Islam Damai”, “Islam Moderat”, untuk mengirim pesan bahwa Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam yang damai, rahmatan lil alamin (pembawa rahmat bagi seluruh alam), bukan Islam radikal, Islam pembawa bom seperti kelompok ISIS di Suriah, dsb.

Maka lahirlah “Islam Nusantara”, yang kemudian juga menuai kontroversi dalam tubuh umat Islam sendiri.. hehe…

Mereka pun tak memiliki formula yang disepakati, tentang wajah “Islam damai” yang ingin diekspose ke publik. Tampaknya umat Islam sendiri pun tak kompak haha…

Makanya, supaya kompak, satu suara, perlu adanya sistem pemersatu umat, namanya khilafah… ups..

Tambah lagi nah, satu persoalan baru, yakni khilafah, yang kemudian penganut ideologinya diburu pemerintah juga padahal tak pernah bawa bom, cuman kain (bendera). Kini tuduhannya adalah: mrongrong kewibawaan Negara, anti-negara, karena hendak menggganti system pemerintahan menjadi system khilafah (kekhalifahan) yakni kekhalifahan dalam paham pengusungnya. Kelompok pengusung khilafah ini, yang dianggap ingin mengganti system pemerintahan ini, adalah ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan secara hukum.

HTI disebut juga ‘ormas radikal’. Mungkin karena mereka ini berpikir radikal, hingga ke akar-akarnya yakni system pemerintahan. Membongkar hingga ke akarnya: system pemerintahan, untuk memperbaiki umat. Begitulah kira-kira narasi besar dan kecilnya.

Dalam kasus HTI, dalihnya adalah: anti-negara. Apakah masih relevan dalih dan dalil radikal? Atau ‘manipulator agama’ sebagaimana didalilkan kepada “kaum cingkrang”? Mungkin iya, mungkin tidak.

Di titik ini Negara mengalami kebingungan.

Apa dalilnya, rumusnya, formulanya. Namanya rumus, ya satu.

Ketika menghadapi kelompok “kaum cingkrang dan cadar”, digunakanlah wacana “radikal”, “radikalisme” dengan dalih: “Islam keras – radikal – intoleran”.

Sibuklah Negara men-setempel “kaum cingkrang” sebagai radikal.

Secara sosio-kultural, dimunculkanlah wacana tandingan sebagai kontra wacana: “Islam Nusantara” sebagai representasi “Islam Damai”. Meskipun kemudian memicu kontroversial di antara umat Islam sendiri.

Ketika menghadapi HTI, digunakanlah wacana “khilafah anti-negara”, dengan dalih: khilafah melawan Negara, karena hendak mengganti system pemerintahan menjadi system khilafah.

Di sinilah Negara terjebak kebingungan.

Sebenarnya Negara hendak memburu siapa?

Memburu kaum radikal?

Memburu kaum manipulator agama?

Memburu penganut khilafah?

Dalam konteks apa?

Di sinilah, Negara mengalami kekurangan dalil, dan menggunakan dalil sekenanya dengan tidak konsisten.

Okay saya bantu ya….

Mengidentifikasi Manipulator Agama atau Kontra-NKRI?

Ini persoalan “pemertahanan dan perawatan NKRI” to…

Negara hendak mengidentifikasi unsur-unsur yang berpotensi menganggu keutuhan NKRI to…

Buktinya: HTI dikempesin. Karena HTI dianggap mengganggu NKRI. Okelah.

Kaum “cingkrang” (meskipun ini gegabah juga), hendak didakwa karena apa? Manipulator agama (dh: radikal)? Karena manipulator agama (bahkan disempitkan lagi: Islam) dianggap mengganggu NKRI? Mengganggu ketertiban umum? Penganjur paham kekerasan, pemikiran keras dan penganjur ujaran kebencian?

Di sinilah kacaunya nalar pemerintah.

Kacau Pertama,

Sebutan ‘manipulator agama’ untuk mengganti istilah ‘radikal’ (karena diprotes banyak kalangan) justru menunjukkan pengakuan pemerintah/ penguasa bahwa pemerintah/ penguasa selama ini men-stigma (men-stempel) kaum beragama (Islam, yang tertentu saja) sebagai ‘radikal’. Atau, melabelkan ‘radikal’ kepada entitas kaum beragama.

Kacau Kedua,

Sebutan “manipulator agama” sebagai kata ganti untuk “radikal” dalam upaya mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berpotensi melawan NKRI adalah bias definisi, salah sasaran. Identifikasi ini tidak mengarahkan kepada tujuan, malah membias ke arah terpicunya masalah baru.

Kacau Ketiga,

Mengidentifikasi kelompok radikal atau kelompok manipulator agama dalam upaya menertibkan anasir kontra ideologi NKRI, adalah pemikiran receh, eceran, tidak mendasar. Mestinya tidak menggunakan narasi kecil “manipulator agama”, tetapi narasi besar “anti-NKRI”, sehingga penyisirannya lebih akurat dan tidak bias.

Narasi Kecil “Radikal” atau Narasi Besar “NKRI”?

Gimana, sudah clear-kah sekarang?

Kalian sedang memburu kaum radikal (manipulator agama) ataukah memburu “kaum anti-NKRI”?

Ayo, yang jelas pemikirannya!

Kalian telah sukses mematikan “ormas anti-NKRI” yaitu HTI. Bagus! Walaupun kalian tidak berarti sukses membungkam ideologi HTI (ini masalah tersendiri lho…).

Artinya, narasinya adalah: “Setiap anasir yang anti-NKRI, harus ditindak tegas secara hukum”.

Setuju.

Mengapa bukan narasi besar ini saja yang digunakan? Bukankah lebih luas cakupannya, juga mendalam pengertiannya dan bisa mendekatkan kepada output yang lebih jelas?

Daripada sibuk hal-hal receh yang memicu bias tafsir-kelompok, dengan memburu “kaum manipulator agama” (radikal). Untuk apa?

Terma “manipulator agama” akan memicu silang pendapat penafsiran yang bersumber dari kepentingan kelompok parsial.

Terma “NKRI”, “anti-NKRI” memiliki kesamaan penafsiran. Kita semua telah bersepakat tentang gagasan NKRI itu apa, sehingga mendefinsikan “anti-NKRI” menjadi mudah.

Mengapa bukan narasi besar “NKRI” atau “anti-NKRI” ini saja yang digunakan?

Oke.. kita coba kembali ke narasi besar NKRI, Persatuan Indonesia: “Setiap anasir yang anti-NKRI, harus ditindak tegas secara hukum”.

Maka, identifikasilah anasir atau kelompok-kelompok yang anti-NKRI atau berpotensi menjadi “anti-NKRI” atau berpotensi melawan NKRI, kelompok-kelompok yang suka kekacauan yang berpotensi mengancam keutuhan berbangsa, atau kelompok-kelompok yang tidak bersetuju dengan gagasan persatuan Indonesia, kelompok-kelompok yang tidak bersetuju dengan kedaulatan NKRI.

Siapakah mereka itu?

Pertama, para radikalis (bukan manipulator agama ya.). Radikalis disini adalah bisa radikal berbasis agama, radikal berbasis etnis, radikal berbasis kelompok ideologis tertentu.

Kedua, para separatis radikal. Separatis radikal ini transformasi dari separatis moderat yakni mereka yang merasa terzalimi oleh kebijakan pemerintah pusat. Separatis radikal adalah daerah otonom yang tersakiti.

Bagaimana mengidentifikasi dan mengelola mereka?

Dilakukan berdasarkan kategorinya.

Untuk mengidentifikasi dan mengelola kaum radikal berbasis agama, pertemukan dan dialogkan tokoh-tokoh yang dianggap radikal agama. Lakukan dialog terbuka dengan perwakilan pemerintah dan pihak lain yang berkompeten, dengan menggali dan memperdebatkan ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil atas tindakan kelompok-kelompok tersebut.

Adu argument secara sehat dan bermartabat akan membawa hasil yang sehat. Yakni dengan adu argument ayat, argument ilmiah, bukan doktrin NKRI yang dipaksakan kepada kaum radikal berbasis agama.

Jika pemerintah tidak berani melakukan ini, dan ngeyel hanya dengan memaksakan doktrin NKRI kepada kaum radikal berbasis agama, berarti pemerintah tidak memiliki basis argument yang kuat untuk mempertahankan doktrin ideology Negara yakni Pancasila.

Dengan kata lain, pemerintah tidak memahami Pancasila, sehingga gagap dan gagal memberlakukan secara universal ideology Pancasila kepada warganya sendiri.

Di sini, doktrin kaum radikal berbasis agama tidak bisa dilawan vis-à-vis dengan ideologi Pancasila dan doktrin NKRI, melainkan harus dilawan dengan ayat-ayat juga yang menjadi sandaran doktrin ideology mereka.

Patahkan argument dan doktrin ideology kaum radikal berbasis agama itu. Ulaslah dalam suasana dialogis, dialektik, diskursif, tentang misalnya, adakah dalil-dalil beragama yang harus diamalkan dengan cara melawan negara dan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

Demikian juga untuk mengidentifikasi dan mengelola kaum radikal berbasis etnis, kaum radikal berbasis kelompok ideologis tertentu maupun kelompok separatis radikal. Caranya sama.

Gunakan ideologi Pancasila beserta seperangkat nilai, filosofi, dan aspek operasionalnya untuk mematahkan argument-argumen radikalis etnis, radikalis ideologi, dan separatis radikal.

Epilog

Ketika SMP dulu saya diajari bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sumbernya sumber. Source of the source. Core of the core.

Dan saya yakin, Pancasila masih sakti.

Jika Negara gagap dan gagal mengelola kaum radikal ini yakni radikal agama, radikal etnis, radikal ideology tertentu, radikal separatis, atau jika diringkas: “mengelola kaum yang berpotensi anti NKRI”, maka bisa dipastikan: pengelola Negara tidak paham Pancasila!

Atau, tidak paham cara mengamalkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum!

Apalagi jika hanya sibuk memburu kaum “manipulator agama” saja, sungguh deh… Sulit dikatakan! Pikiran yang sempit pit pit dan tak paham Pancasila.. Atau jika tak mau dikatakan berpikiran sempit dan tak paham Pancasila, pengelola Negara sengaja mempolitisasi identifikasi kontra-NKRI dengan menciptakan management by conflict, devide et impera gaya baru. Neo devide et impera.

Jika tak mau dikatakan demikian, gunakan narasi besar bro…. “Setiap anasir yang anti-NKRI, harus ditindak tegas secara hukum”.

Sudah tahu kan.. siapa saja yang termasuk “anasir yang anti-NKRI” itu?

Dan sudah tahu kan, cara mengurusnya?

Narasi besar NKRI membawa rasa keadilan dan diterima semua kalangan bro…

Semua orang akan mendukung bro…

Sedangkan narasi kecil “radikalisme”, “manipulator agama” dan semacamnya justru hanya akan membuka peluang munculnya narasi-narasi kecil lainnya sehingga tak akan pernah mencapai tujuan!

 

Dao zhe. Ling min yu shang tong yi ye. Gu ke yi yu zhi si, ke yi yu zhi sheng, er bu wei wei

Moral force  yang menyatukan rakyat dengan penguasa, membawa kesepakatan yang selaras untuk common goal. Maka, rakyat siap hidup dan mati bagi sang penguasa tanpa rasa takut !

(Sun Tzu)

–ditafsir bebas oleh WK–

Gimana… narasi besar atau narasi kecil?***

 

Wawan E. Kuswandoro

Pendiri Sekolah Politik “Wacana Kita”

Peminat Politik Sehari-hari (Everyday’s Politics), Politik dan Diskursus Digital

Pengajar di Prodi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya

 

 

 


Leave a Reply (Tulis Balasan atau Komentar)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s